{"id":808,"date":"2024-10-20T09:33:10","date_gmt":"2024-10-20T09:33:10","guid":{"rendered":"https:\/\/tarailu-mamuju.desa.id\/?page_id=808"},"modified":"2024-10-23T09:26:14","modified_gmt":"2024-10-23T09:26:14","slug":"desa-anti-korupsi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tarailu-mamuju.desa.id\/?page_id=808","title":{"rendered":"Desa Anti Korupsi"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t

\n

DESA ANTI KORUPSI<\/h3>\n
\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n No. <\/td>\n \n KOMPONEN <\/td>\n \n INDIKATOR <\/td>\n <\/tr>\n
\n 1. <\/td>\n \n PENGUATAN TATA LAKSANA <\/td>\n \n 1.1 Adanya Perdes\/Keputusan Kepala Desa\/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir)<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 1.2 Adanya Perdes\/Keputusan Kepala Desa\/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 1.3 Adanya Perdes\/Keputusan Kepala Desa\/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 1.4 Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang\/Jasa di Desa<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 1.5 Adanya Perdes\/Keputusan Kepala Desa\/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 2. <\/td>\n \n PENGUATAN PENGAWASAN <\/td>\n \n 2.1 Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 2.2 Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat\/Daerah<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 2.3 Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 3. <\/td>\n \n PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK <\/td>\n \n 3.1 Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 3.2 Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 3.3 Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya.<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 3.4 Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan\/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 3.5 Adanya Maklumat Pelayanan<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 4. <\/td>\n \n PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT <\/td>\n \n 4.1 Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 4.2 Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 4.3 Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 5. <\/td>\n \n KEARIFAN LOKAL <\/td>\n \n 5.1 Adanya Budaya Lokal\/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n
\n 5.2 Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi<\/a> <\/td>\n <\/tr>\n <\/table>\n<\/div>